PROFIL UPT SKP SORONG

Sejarah

Berdirinya perkarantinaan di Papua (dulunya Irian Jaya) diawali pada tahun 1948 dengan lokasi Sorong, sesuai dengan SK Sekretaris Negara Nomor 365/HAD/LV Tahun 1948 jo SK Direktur Departemen Perekonomian Nomor 2135/HAD/LV Tahun 1948, Sorong ditunjuk sebagai pelabuhan pemasukan buah-buahan segar dan kentang konsumsi dimana tugas pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh dinas kehutanan saat itu, kemudian berkembang menjadi 5 (lima) pelabuhan pemasukan yaitu : Sorong, Hollandia/ Jayapura, Manokwari, Biak dan Merauke (Sesuai SK. Direktur Departemen Perekonomian dan perteknikan Nomor 1-Alg-53-3 Tahun 1953.
Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No.453 dan no. 861 Tahun 1980. Organisasi Pusat Karantina Pertanian (yang Notabene baru diisi karantina tumbuhan ex Direktorat Karantina Tumbuhan), mempunyai rentang kendali manajemen yang sangat luas. Pusat Karantina Pertanian pada masa itu terdiri dari Balai (eselon III), 14 Stasiun (Eselon IV) dan 38 Pos (Eselon V) dan 105 wilayah kerja (non struktural) yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah Pos Karantina Tumbuhan Sorong.
Setelah beberapa kali mengalami perubahan organisasi (reorganisasi), maka Pos Karantina Tumbuhan Sorong secara resmi menjadi Stasiun Karantina Tumbuhan (SKT) Kelas II Sorong berdasarkan SK Mentan No. 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina yang merupakan UPT Badan Karantina Pertanian.
Pada tanggal 3 April 2008 terjadi reorganisasi antara karantina hewan dan Karantina tumbuhan sesuai dengan Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian bahwa SKT Kelas II Sorong terintergrasi dengan wilayah kerja Pelabuhan laut Sorong Balai Karantina Hewan Kelas I Jayapura berubah menjadi Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Sorong.
Pada tanggal 23 Desember 2020 terjadi perampingan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian, dimana SKP Kelas I Sorong semula terdapat 3 (tiga) Jabatan Struktural yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis (Eselon IV.A), Kepala Subseksi Pelayanan Operasional (Eselon V.A), dan Kepala Urusan Tata Usaha (Eselon V.A), Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi 1 (satu) Jabatan Struktural yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis (Eselon IV.A) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.