Public Hearing Standar Pelayanan Publik

 Sorong. 27 Oktober 2014.  Pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di ruang pertemuan City View Hotel Sorong, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong  menggelar Public Hearing pra penetapan standar pelayanan publik (SPP). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan SPP sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Permentan Nomor  78 tahun 2012 tentang prosedur standar pelayanan publik di lingkup Kementrian Pertanian. Kegiatan ini diikuti oleh intansi terkait baik daerah maupun vertikal yang ada di kota Sorong, UPTKP yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat, pengguna jasa karantina pertanian, akademisi dari perguruan tinggi, wartawan lokal dan stake holder lainnya yang berhubungan dengan layanan karantina pertanian. Dengan motto pelayanan “RAJA (Ramah, Akurat, Jujur, dan Akuntabel) serta penyampaian SPP yang akan diterapkan di SKP Kelas I Sorong diantaranya maklumat pelayanan, jam layanan, standar waktu pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan dan tarif PNBP jasa tindakan karantina pertanian sesuai PP Nomor 48 Tahun 2012.

Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 09.00 dengan diawali sambutan sekaligus membuka secara resmi oleh Kepala Stasiun Bapak Abdul Rahman, SP. Selanjutnya acara sosialisisai dengan Narasumber Bpk. Nortbertus, SP, M.Hum (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat/ORIPB) dan Drh. M. Taufik Kurniawan (Kasubsi Pelayanan Operasional) dengan Moderator Ibu Muzna A. Gaffur, SP, M.Si (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong). Dalam penyampaian materi, Kepala Perwakilan ORIPB mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 sehingga tidak ada istilah birokrasi yang sulit, ditutup-tutupi, biaya besar, lama dll. Dilingkup provinsi Papua Barat, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong termasuk instansi yang pertama mengadakan kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik. Ombudsman RI Papua Barat sangat bangga atas apa yang sudah dilakukan Karantina Pertanian Sorong dan berharap instansi pemerintah yang lain juga segera menyusul menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk menjamin mutu layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selanjutnya Drh. M. Taufik Kurniawan dihadapan tamu undangan dan peserta yang hadir menyampaikan materi Standar Pelayanan Publik yang berhubungan dengan pelayanan operasional. Kegiatan ini bertujuan agar pengguna jasa menggetahui hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pelayanan karantina pertanian Sorong yang transparan dan berharap agar tidak timbul istilah birokrasi yang rumit. Dalam sesi diskusi terlihat peserta sangat antusias dengan adanya berbagai pertanyaan dari peserta tentang pelayanan yang diberikan bahkan ada pengguna jasa yang memuji pelayanan karantina Sorong yang apa adanya, tidak ada pungli, tidak bertele-tele dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat tidak takut dan ragu datang ke kantor layanan karantina pertanian Sorong.

Di Akhir kegiatan,  ditandatanggani  Nota Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala SKP Kelas I Sorong, Ombudsman RI Papua Barat dan perwakilan pengguna jasa (PT. Patra SS dan PT. Kreasindo Citra Mandiri). Dalam MoU tersebut tertuang kesepahaman tentang standar pelayanan publik SKP I Sorong terhadap pengguna jasa yang dilakukan secara transparan, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat mengadukan ke Ombudsman RI. Namun pengguna jasa juga harus mentaati ketentuan yang diterapkan karantina pertanian Sorong sesuai peraturan yang berlaku dalam hal tindakan karantina  yang dilakukan petugas karantina jika ditemukan adanya pelanggaran. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.